Oleh

aye ndiri*

Benarkah Indonesia Tidak Mampu ?

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Indonesia bertambah 3,95 juta orang, yakni dari 35,10 juta orang pada Februari 2005 menjadi 39,05 juta orang pada Maret 2006.

Angka tersebut dapat diartikan sebagai fenomena turunnya daya beli masyarakat terhadap beragam konsumsi kebutuhan pokok.

Apalagi jika kita perhatikan menurunnya ”daya beli” masyarakat terhadap biaya pendidikan yang sedang direkayasa ke dalam nama-nama lain saat ini, di kala mereka masih memiliki mimpi untuk mengalami pembelajaran di sekolah formal dan pendidikan tinggi. Ironis.

Kenaikan harga BBM tanggal 1 Oktober 2005 yang dipersiapkan pada tanggal 30 September 2005 saat mahasiswa se-Indonesia melakukan aksi dan audiensi kepada pemerintah pusat dan anggota legislatif memang sudah sudah menambah angka kemiskinan masyarakat Indonesia.

Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra), Aburizal Bakrie pun menyadari bahwa peningkatan jumlah penduduk miskin dipicu juga oleh kenaikan harga BBM, seperti yang dinyatakannya dalam sebuah wawancara dengan wartawan kantor berita Antara pada tanggal 6 September 2006. Namun, sangat disayangkan bahwa ia pun mendukung adanya kebijakan impor beras tahun ini dengan alasan untuk memberikan beras dengan harga murah bagi masyarakat yang daya belinya rendah.

Bila demikian adanya, maka apakah ”pemiskinan” masyarakat dengan cara menaikkan harga BBM bisa diobati dengan penurunan harga beras dengan impor beras. Bukankah sebaiknya kita melakukan optimalisasi produksi beras dalam negeri secara mandiri dan tidak menaikkan harga BBM.

Lalu, jika demikian pula solusi pemerintah pusat saat ini, maka hal ini sama dengan kesenangan oknum pemerintah daerah yang gemar mengadakan proyek jalan layang tanpa mengelola kebijakan tentang jumlah kendaraan dengan alasan kemacetan. Padahal proyek kemanusiaan seperti upaya pencerdasan masyarakat melalui pendidikan dan upaya penyehatan masyarakat yang sering dilanda banjir musiman; demam berdarah musiman; dan kurang gizi itu lebih penting ketimbang proyek pembangunan sarana dengan frame-work seperti itu.

Nah, tahun 2006 ini pemerintahan SBY berencana akan mengimpor beras sebanyak 250 ribu ton yang kemudian ditolak secara tegas oleh 27 anggota DPR RI melalui penggunaan hak interpelasi.

Apabila kita melakukan kilas balik terhadap peristiwa yang terjadi pada tahun 2004 di era pemerintahan sebelum SBY. Selama hampir enam bulan harga beras untuk masyarakat Indonesia mengalami penurunan dan jumlah produksi beras dalam negeri lebih besar dari jumlah konsumsi masyarakatnya.

Menteri Perindustrian dan Perdagangan, Rini MS Suwandi sempat melarang impor beras selama kurun waktu tersebut; dari tanggal 21 Januari sampai 30 Juni 2004 dengan mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 9/MPP/Kep/1/2004 yang mengatur tentang ketentuan impor beras.

Sehingga, muncul pertanyaan klasik; apakah kita tidak merasa percaya diri bahwa negara kita ini (red. Indonesia) mampu mencukupi kebutuhan konsumsi beras dalam negeri dan harganya pun dapat dijangkau oleh masyarakatnya. Apalagi pada tahun 2005 ketika impor beras ke-1 dilakukan pemerintahan SBY, ternyata petani padi Indonesia bisa ”menyumbang” beras ke Afrika dan Arab Saudi sekira 52.000 ton pada April 2005.

Ritual Tahunan; Penyakit Impor Beras

Pemerintah Indonesia pada tahun 2002 pernah memiliki stok beras yang tersedia di Bulog sebanyak 1,68 juta ton, lalu melakukan impor beras sebanyak 1 juta ton. Namun, keadaan yang lebih parah adalah ketika pemerintah Indonesia pernah memiliki stok beras di Bulog yang lebih tinggi pada tahun 2003, yakni sebesar 2,2 juta ton, impor beras tetap dilakukan sebanyak 655 ribu ton yang sempat memukul harga dasar gabah kering di level petani padi yang dibombardir pula oleh beras impor dari Thailand dan Vietnam pada Desember 2003.

Anehnya, di masa pemerintahan SBY ini, Perum Bulog sering mengajukan permintaan kepada pemerintah pusat untuk melakukan impor beras dengan alasan prediksi akan kurangnya stok beras untuk konsumsi dalam negeri hingga mereka menyatakan bahwa jika membeli beras dari petani padi dalam negeri itu kualitasnya rendah dengan indikator kandungan kadar air yang terlalu tinggi. Memang ada daerah-daerah yang mengalami un-predictable di beberapa daerah yang terkena bencana alam, tapi itu tidak bisa dijadikan cover untuk menutupi kelemahan Perum Bulog dalam mengantisipasi kekurangan stok beras dalam negeri karena selain adanya kemungkinan terjadinya bencana setiap tahun, masalah ketidakseriusan Perum Bulog dalam membeli gabah kering dari petani pun selalu terjadi dan dilakukan dengan sengaja.

Beberapa daerah surplus beras seperti di kalimantan dan Sumatera ternyata masih mampu memberikan stok berasnya untuk daerah lainnya, jika Perum Bulog serius untuk mengadakan langkah ”pengobatan” terhadap masalah kekurangan stok beras ini.

Sebenarnya jika impor beras itu terpaksa dilakukan sebagai pengobatan akan masalah kekurangan stok beras dalam negeri, selama ini itu impor beras ternyata malah menjadi ”penyakit tahunan” bagi petani padi yang tingkat pengrusakannya jauh lebih parah dan menambah jajaran faktor perusak usaha pertanian mereka, yakni di antara hama dan tukang ijon.

Negara Peserta Lomba Impor Beras

Biasanya negara-negara yang berlomba untuk mengambil kesempatan mengimpor beras ke Indonesia adalah Thailand, Vietnam dan India. Salahsatu alasan negara-negara tersebut melakukan impor beras ke Indonesia adalah, bahwa Indonesia dikenal sebagai negara importir beras terbesar di dunia.

Sikap Petani

Saat ini petani kesulitan menjual berasnya kepada Bulog karena mereka tidak mampu menjualnya sesuai Harga Patokan pemerintah (HPP) yang masih rendah harganya. Apakah Bulog tidak bisa mengupayakan solusi bagi masalah ini. Bukankah mereka digaji untuk bekerja bersama para petani-petani Indonesia. Semoga mentalitas ”menunggu sampai bencana datang” tidak terjadi di bidang ketahanan pangan negara kita.

Bila kita amati peristiwa pada Agustus 2006 lalu terjadi aksi protes para petani bawang merah yang melemparkan ratusan bawang merah hasil panen mereka ke jalan akibat adanya kebijakan impor bawang merah dari pemerintah Indonesia.

Apakah hal serupa akan terjadi pada para petani beras karena saking merasa dirugikannya, mereka melakukan aksi membuang sebagian hasil keringatnya sendiri.

Peran pemerintah Indonesia hingga saat ini dipertanyakan dalam mengantisipasi kekurangan stok beras dalam negeri.

Program ketahanan pangan negara ini belum lagi dinyatakan kedahsyatannya oleh pemerintahan SBY, apalagi sampai mengadakan kegiatan mobilisasi potensi dalam negeri untuk sebuah proyek kemandirian di bidang pertanian padi yang sekaligus juga bisa menghapuskan predikat Indonesia sebagai negara importir beras terbesar di dunia.

                Dukungan Mahasiswa

Dukungan mahasiswa yang empatik terhadap permasalahan petani padi Indonesia tentu sangat dinantikan. Dalam hal ini peran mahasiswa dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah tentang impor beras sangat dibutuhkan. Peran mahasiswa yang positif dalam menyikapi kenyataan yang merugikan petani padi di Indonesia seperti ini diharapkan pula mampu membimbing para petani padi tersebut dalam menyikapi masalah ini secara cerdas agar mereka tidak cenderung terhadap perbuatan yang mengandung unsur keputus-asaan.

Tak perlu petani membuang hasil keringatnya sendiri karena masih ada jalan konstitusi yang bisa memperjuangkan hak mereka untuk mendapat keadilan dalam berusaha dan berdagang.

Perih memang. Usaha petani padi mengais nafkah setelah berbulan-bulan harus dijegal dengan impor beras yang merugikan hasil panen mereka.

Adapun mahasiswa, ia mungkin dapat bersikap empatik sekadarnya saja terhadap masalah penderitaan petani padi ini. Namun, setidaknya itulah yang bisa mahasiswa kerjakan. Pekerjaan ini adalah sebuah pekerjaan kemanusiaan.

Mahasiswa dapat melakukan aksi "tolak impor beras" secara massive sebagai aksi solidaritas-empatik terhadap nasib petani padi Indonesia karena pemerintah sudah terlalu rutin merancang kebijakan impor beras secara matang dibanding merancang persiapan untuk memproduksi beras guna memenuhi target ideal ketahanan pangan dalam negeri.

Kemudian, mahasiswa pun harus mampu melakukan kajian prefensial yang dinyatakan ke dalam sikap intelektualnya terhadap masalah ini dengan cara melakukan dialog solutif tentang cara penanggulangan masalah kekurangan stok padi setiap tahun bersama Menteri Pertanian, Menteri Perindustrian dan Perdagangan, Perum Bulog dan Komisi IV DPR RI. Kemudian, yang paling penting adalah menyatakan hasil dialog tersebut, jika dihasilkan sebuah konsep praktis tentang penanggulangan masalah kekurangan stok beras yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat Indonesia, maka eksekutor negara bersama seluruh elemen terkait harus melaksanakan hal itu dengan sebenar-benarnya. Jika tidak, maka kenyataan pahit, ”hidup di Indonesia bagaikan hidup di negeri penjajahan” harus dilawan.

Takkan berhenti kita beraksi selama tirani masih membumi.

Selamat berjuang rakyat Indonesia !

Selamat berjuang mahasiswa pembaharu bangsa !

(Dari berbagai sumber)

*) penulis adalah aye ndiri